Desa Nanga Jemah

RKP Desa 2018 – Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau yang disingkat RKP Desa. Penyusunan ini dilakukan sesuai tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Selanjutnya RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

(Baca: Contoh RKP Desa 2018)

Dalam penyusunan RKP Desa 2018, Kemendesa PDTT menekankan beberapa kegiatan yang harus dipenuhi oleh desa. Kegiatan yang dimasukkan dalam RKP Desa menjadi syarat pencarian Dana Desa 2018.

Produk Unggulan Perdesaan

Setiap desa diharuskan melahirkan produk unggulan perdesaan sesuai dengan kluster ekonomi desa yang sedang disusun oleh Kemendesa. Kabupaten akan menjembatani kegiatan ini melalui peraturan bupati tentang Produk Unggulan Perdesaan. Untuk tingkat desa akan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang produk unggulan desa.

Embung Air Desa

Untuk menunjang swasembada pangan, pemerintah menekankan pada pembangunan Embung Air Desa. Alokasi dana yang bisa dianggarkan sekitar 200 – 500 juta rupiah setiap desa.

Badan Usaha Milik Desa

BUMDes akan menjadi penyeimbang dalam pembangunan ekonomi di desa. Pemerintah juga berencana mengembangkan PT. Mitra Bumdes Bersama yang sahamnya dimiliki oleh desa.

Sarana Olah Raga

Pemerintah Desa harus mengucurkan 50 samapai 100 juta untuk pembangunan sarana olah raga. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan positive bagi generasi muda.

Disamping empat syarat utama yang harus dipenuhi desa dalam RKP Desa 2018, Desa juga harus memasang baliho informasi tentang Laporan Realisasi Dana Desa 2017 dan Rencana APBDes 2018.